Skip to Content

Category Archives: News

LMKN dan Polri Perkuat Penegakan Hukum Hak Cipta

Jakarta 03 Februari 2020, Beberapa Komisioner LMKN mengunjungi Mabes POLRI untuk audiensi bersama Kapolri. Persoalan yang dibahas seputar tata kelola Hak Karya Cipta Lagu dan Musik serta penegakkan hukum terkait seringnya terjadi pelanggaran hukum atas Hak Karya Cipta Lagu dan Musik.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Secara umum, tugas dan tanggung jawabnya menjalankan tata kelola royalti musik di Indonesia yang terdiri dari 10 orang Komisioner yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Hukum dan HAM RI.

Kapolri Jenderal Idham Aziz pada pertemuan tersebut menyambut baik kedatangan para Komisioner LMKN dan akan mendukung sepenuhnya upaya LMKN dalam hal penegakan hukum terkait Hak Karya Cipta Lagu dan Musik.

Menurut Kapolri : “Pertemuan ini harus ditindaklanjuti dan segera direalisasikan. Pihak POLRI akan mengkonsolidasikan jajarannya dalam upaya memberikan dukungan penuh kepada LMKN”

Salah seorang Komisioner LMKN yaitu Ebiet G. Ade menjelaskan bahwa persoalan royalti di Indonesia berpangkal pada masalah penegakan hukum. Menurutnya “Sudah seharusnya kewajiban royalti musik harus ditegakkan sebagai mana diamanah kan oleh UUHC. Kami di LMKN tentunya akan memberikan dukungan kepada Polri dalam menjalankan undang-undang. Sebuah pekerjaan yang tidak sederhana bagi kita semua untuk menjalankan amanah di dalam UUHC”

Royalti musik sebagai hak yang melekat pada Hak cipta atas lagu yang digunakan, dimanfaatkan, diumumkan, diperbanyak dan dipertunjukkan di muka umum menjadi bagian esensi dari sistem Hak Cipta. Mulai dari karaoke, hotel, pusat pembelanjaan, taman hiburan/Rekreasi, gerai kopi/minuman, restauran, radio dan televisi tidaklah terbebas dari pembayaran kewajiban atas royalti. Termasuk penyajian secara digital karya cinta lagu melalui aplikasi telepon seluler dan internet.

Melalui Pertemuan dengan Kapolri Ini, LMKN akan merealisasikan program Kerjasama dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dalam menegakkan hukum Hak Cipta, khususnya dalam hal meningkatkan kesadaran Para pengguna/pemanfaatan karya cipta musik untuk membayar royalti. Selain itu LMKN bersama jajaran Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung pihak Polri dalam hal peningkatan kapasitas Personil Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta. (Hms)

0 0 Continue Reading →

CISAC Kunjungi LMKN, Sharing Penghimpunan Royalti

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) pada Rabu, 2 Oktober 2019 kedatangan Regional Director for Asia-PasificCISAC (International Confederation of Societies of Autors and Composers) Benjamin NG. serta ketua WAMI (Wahana Musik Indonesia) Chico Hindarto dan Ketua Harian WAMI, Meidi Ferialdi.

CISAC bertemu dengan komisioner LMKN untuk menyarankan potensi perbaikan pada penghimpunan royalti penggunaan hak cipta lagu dan musik serta tata kelola di Indonesia.

CISAC merupakan Konfederasi Internasional yang menaungi para pencipta lagu dan komposer, anggotanya tersebar dibeberapa negara termasuk di Indonesia.

LMKN adalah satu-satunya entitas yang bertanggung jawab atas manajemen kolektif hak cipta lagu dan musik di negara ini. Saat ini, semua LMK yang terdaftar di Indonesia mewakili pencipta musik, produser rekaman suara dan pencipta diharuskan untuk mengumpulkan royalti di bawah LMKN.

CISAC menyarankan LMKN untuk meningkatkan kebijakan teknis distribusi dengan mengadopsi cara yang sudah dilakuakan oleh LMK dan sebagai dasar untuk pendistribusiannya.

Pencapiaan royalti Musik di Indonesia dari tahun-ketahun megalami peningkatan yang sangat signifikan. Pengamatan yang dilakukan oleh Benjamin NG  bahwa sejak tahun 2016  LMKN mengalami capaian yang selalu meningkat hal ini merupakan progress yang sangat baik.

Di pasar Asia potensi penghimpunan royalti masih sangat besar. Benyamin NG menyampaikan, peluang ini perlu disikapi dengan baik, saling melengkapi dan bekerjasama sehingga pengelolaan royalti dapat dilakukan secara maksimal dan lebih baiklagi khususnya dikawasan asia pasifik.

Kemajuan teknologi digital yang tumbuh pesat jadi bahasan selanjutnya dalam pertemuan ini. Melihat perkembangan media sosial seperti Youtube yang menjadi media penggunaan hak cipta mendorong lembaga-lembaga penghimpunan royalti untuk terus membangun sistem yang lebih baik dalam  menjalankan tugas-tugasnya.

Selanjutnya Benyamin NG memaparkan sistem pengelolaan royalti yang berbeda-beda dibeberapa negara. Dinamika pengeloaan royalti tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya sistem dan kebijakan lembaga terkait, kebijakan pemerintah dan tehnologi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga pengelola.

Di Indonesia pengelolaan royalti terus berbenah diri kearah yang lebih baik. LMKN sebagai lembaga yang diamanatkan untuk mengelola royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik terus membangun baik berupa kebijakan maupun teknis.

Semakin pesatnya pertumbuhan penggunaan internet terutama media sosial yang bersentuhan langsung dengan karya cipta lagu dan musik, akan menyulitkan dalam penghimpunan royalti, hal ini perlu kerjasama yang sangat baik antar semua steakholder terkait agar penghimpunan royalti dapat maksimal dilalukan sehingga kedepan industri kreatif di Indonesia dapat berkembang dengan baik.

0 0 Continue Reading →

17 Artis Dukung Polda Jatim Rilis Pengungkapan Kasus Hak Cipta

Surabaya, Selasa, 22 Oktober 2019, Kepolisian Daerah Jawa Timur, merilis kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan beberapa tempat karaoke di Surabaya. Musisi yang juga mantan anggota DPR RI Anang Hermansyah turut hadir dalam rilis pengungkapan tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jatim Kombes Akhmad Yusep Gunawan mengungkapkan, pihaknya telah menangani kasus pelanggaran hak cipta ini sejak lama dan saat ini telah memasuki tahap kedua, yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan.

“Polda Jatim saat ini merilis penanganan pelanggaran hak cipta yang masuk tahap dua atau pelimpahan barang bukti dan pelaku. Ini ada salah satu badan hukum pengelola karaoke yang melanggar hak cipta,” katanya.

Yusep menyebut, pengungkapan tindak pidana hak cipta ini merupakan yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Polda Jatim juga sedang menangani empat perkara yang sama, sementara baru satu yang telah selesai.

“Polda Jatim telah menangani empat perkara dan ini sudah dilimpahkan salah satunya. Ini bentuk kepedulian Polda Jatim pada perlindungan hak cipta,” ujarnya.

Selain Anang Hermansyah, lanjut Yusep, ada 17 artis yang datang ke Mapolda Jatim guna memberi dukungan kepada polisi untuk terus menindak kasus ini. Para artis itu antara lain Rian d’masiv, Adi Kla Project, hingga Trio Macan.

“Hari ini ada 17 artis sebagai bentuk dukungan dan kesungguhan atas penegakan hukum ini,” ujar Yusep.

Di kesempatan yang sama, musisi Anang Hermansyah menyebut penindakan ini bisa menjadi contoh bagi polda lainnya agar tegas terhadap kasus pelanggaran hak cipta.

“Saya mau mengucapkan terima kasih. Polda Jatim sudah membuktikan usaha yang luar biasa dan harapannya semoga ini bisa ditiru oleh polda-polda yang lain agar bisa menjalankan hal sama,” kata dia.

Sementara itu, Adi Adrian dari KLa Project menyebut pengungkapan ini penting buat praktisi dan orang-orang yang berkecimpung di hak cipta. Pemain kibor KLa Project ini juga berterima kasih kepada Polda Jatim atas penindakan tersebut.

“Ini terobosan baru dan belum pernah dilakukan. Ini meyakinkan bahwa hukum diterapkan, bahwa hak cipta adalah sebuah properti, ada pemiliknya. Konsep ini yang masyarakat belum paham,” ujarnya.

Adi menambahkan dengan adanya pengungkapan kasus ini, dia ingin masyarakat semakin paham jika ada royalti yang harus dibayarkan ketika menggunakan lagu milik orang lain untuk mencari keuntungan.

“Hak cipta itu seperti mobil, kalau mau dipakai harus minta izin. Saya sebagai komisioner di LMKN yang ditugaskan negara untuk mengelola royalti, saya percaya ini akan jadi trigger dan masyarakat akan paham,” kata Adi.

 

Artikel ini telah tayang di jatim.antaranews.com dengan judul “Didampingi Anang Hermansyah, Polda Jatim rilis pengungkapan kasus hak cipta (Video)”, https://jatim.antaranews.com/berita/326148/didampingi-anang-hermansyah-polda-jatim-rilis-pengungkapan-kasus-hak-cipta-video

0 0 Continue Reading →

ASPHIJA Konsultasikan Besaran Tarif Karaoke Kepada LMKN

Rabu, 25 September 2019 Sekretariat LMKN kedatangan pengurus Assosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (ASPHIJA). Pengurus ASPHIJA terdiri dari Hana S, Armand D, Hermansyah dan Darwin. Sedangkan dari LMKN dihadiri oleh Yurod Saleh, Adi Adrian, Yessi Kurniawan, Marulam J. Hutauruk, Rien Uthami Dewi dan Rapin Mudiardjo.

Pertemuan antara ASPHIJA dan LMKN sebagai langkah awal untuk menyamakan persepsi juga sebagai forum konsultasi terkait hal-hal mengenai besaran tarif royalti dan mekanisme pernarikannya.

Konsultasi ini  merupakan hal yang penting untuk menghindari permasalahan yang kemungkinan muncul dilapangan.

Mengenai besaran tarif royalti, pihak LMKN menjelaskan bahwa tarif tersebut sudah diputuskan oleh kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan tahun 2015 tentang besaran tarif royalti. Hal ini baiknya menjadi pijakan bagi para pengguna hak cipta dan hak terkait untuk melakukan kewajibannya membayar royalti.

Besaran tarif royalti yang sudah diputuskan ini adalah untuk mendorong kemajuan industri permusikan di tanah air. Dengan diapresiasikannya hak-hak  para pencipta atau para penggiat musik di Indonesia akan memberikan semangat untuk terus mencipta dan berkarya.

Konsultasi ASPHIJA terkait besaran tarif kepada LMKN ini menjadi acuan yang sangat baik sebagai bahan evaluasi kedepannya dalam memajukan permusikan di Indonesia. 

0 0 Continue Reading →

Hak Kekayaan Intelektual dalam Produksi Film

Hotel Sultan Jakarta pada tanggal 19 – 21 September 2019 dipenuhi oleh pengunjung yang akan mengikuti kegiatan AKATARA.

AKATARA itu sendiri merupakan program kerjasama antara Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Badan Perfilman Indonesia (BPI), yang bertujuan untuk memfasilitasi pembiayan dan memberikan akses permodalan bagi usaha di dalam ekosistem perfilman Indonesia atau dapat dikatakan Forum Bisnis dan Pasar Perfilman Indonesia.

Penyelenggaraan AKATARA ini merupakan penyelenggaraan yang ke 3 kali sejak pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 2017 dan berlangsung selama 3 hari.

Pada pelaksanaannya AKATARA  diisi oleh berbagai kegiatan diantaranya diskusi panel yang dilaksanakan pada kamis, 19 September 2019.

Peserta yang hadir dalam diskusi tersebut kurang lebih 100 orang terdiri dari bebagai kalangan, mulai dari mahasiswa, para movie maker, akademisi, instansi pemerintah, awak media dan lain-lain.

Tema yang diusung pada diskusi tersebut mengenai “Mengupas Aspek Hak Kekayaan Intelektual dalam Penulisan Naskah dan Musik untuk Produksi Film”.

Sebagai narasumber pada acara diskusi itu Ari Juliano Gema, Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi Bekraf, Tya Subiakto, Penata Musik, Susanti Dewi, Produser Film, Wida Handoyo, Produser Film dan Ifan Adriansyah Ismail, Penulis Naskah.

Acara dibagi 2 sessi. Sessi pertama membahas hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan penulisan naskah, premis, ide cerita, tagline dan lain-lain. Untuk sessi kedua membahas hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan musik dan lagu dalam produksi film.

Pada sessi pertama Ari Juliano Gema, menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual itu penting sekali untuk melindungi pekerja kreatif seperti pencipta lagu, penata musik, penulis naskah dan lain-lain agar jika ada upaya pembajakan hak cipta dari pihak-pihak tertentu dapat diproses secara hukum.

Menurutnya, penulis naskah film (pencipta) dengan produser (pengguna hak cipta) dalam negoisasinya menentukan fee royalti terlebih dahulu harus melakukan kontrak (kesepakatan-kesepakatan) secara profesional sehingga jika terjadi sengketa dapat diselesaikan dengan baik tanpa merugikan kedua belah pihak.

Wida Handoyo sebagai produser film menjelaskan bahwa dalam film banyak sekali kekayaan intelektual yang harus dilindungi karena film itu merupakan hasil dari kumpulan beberapa hak cipta didalamnya. Lagu, musik, naskah, scrip, tagline, logo bahkan judul film itupun merupakan hak cipta.

Sebagai produser harus memahami, mengenali, mendata, mengompensasi dan mengamankan kekayaan intelektual yang ada pada film yang dibuat.

Menurutnya juga membuat perjanjian yang tepat dengan semua pihak terkait kekayaan intelektual yang ada pada film merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh seorang produser.

Sessi terakhir dari diskusi penel ini membahas hak kekayaan intelektual dibidang musik dalam pembuatan film.
Peranan musik dalam film sangat penting agar film tersebut jauh lebih hidup dan dapat meningkatkan kualitas pengalaman bagi penonton.

Peranan musik seringnya tidak disadari oleh penoton yang hanya fokus pada jalannya cerita dan peran para aktornya.

Ari Juliano Gema menjelaskan bahwa ada 2 tindakan yang harus dilakukan oleh produser terkait hak cipta tentang musik dalam pembuatan film.

Pertama produser harus mengetahui terlebih dahulu siapa yang mempunyai hak cipta atas musik yang akan disingkronisasikan dengan film karena ada yg dipegang oleh pihak publisher dan perusahaan rekaman hal ini harus jelas setelah itu lakukan perjanjian atau kontrak.

Kedua saat film itu tanyang dibioskop pihak produser harus mengumumkan kepada LMK (lembaga Manajemen Kolektif) selaku pemegang performing rights dan membayar royalti sesuai tarif yang sudah ditentukan.

Pada saat melakukan negoisasi atau kontrak antara penulis/pencipta lagu dengan produser yang harus diperhatikan adalah ketentuan yang tercantum pada pasal 18 Undang-undang No 28, 2014 Tentang Hak Cipta.

Pasal tersebut menyatakan: Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
Menurut Ari Juliano Gema seringkali istilah peralihan dan pengakuaan dalam perjanjian kontrak menjadi polemik dan disini harus hati-hati.

Jika menggunakan istilah dialihkan maka berlaku pasal tersebut diatas dan penulis lagu akan mendapatkan kembali hak ciptanya setelah 25 tahun kemudian.

Jika menggunakan istilah pengakuan artinya penulis lagu mengakui bahwa hak ciptanya diserahkan kepada produser maka hak cipta tersebut tidak akan kembali lagi kepada penulis (pencipta) sepenuhnya milik produser.

Kegiatan ini dilakasanakan dalam rangka mensosialisasikan hak kekayaan intelektual bagi pelaku bisnis kreatif dan mendorong agar dapat meningkatkan lagi karya-karyanya dan aman dari ancaman pembajakan.

Diskusi panel ini diakhiri forum tanya jawab dari para peserta kepada para panelis dengan antusiasnya para peserta mengikuti diskusi tersebut dari awal sampai akhir.

 

Artikel ini telah tayang di berita AKATARA dengan judul “Hak Kekayaan Intelektual dalam Produksi Film”.

0 0 Continue Reading →

Setuju Dengan LMKN Wujudkan Manajemen Kolekting Satu Pintu, LMK KCI Bagikan Royalty Kepada Para Pencipta Lagu

Lembaga Manajemen Kolektif “Karya Cipta Indonesia” (LMK KCI), baru2 ini telah memulai melakukan pembagian royalti kepada seluruh pencipta lagu yang merupakan   pemberi kuasa (para pemilik hak cipta dan ahli warisnya)  yang jumlahnya berjumlahnya lebih dari 3000 orang di seluruh Indonesia.

Jumlah Royalti yang didistribusikan  dari KCI pada tahun ini mencapai  yang  kurang lebih 5,3 Milyar Rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang jumlahnya  sebesar Rp.4,6 milyar rupiah, maka kali ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dana sebesar itu  didapat dari pengumpulan royalti sepanjang  tahun 2018, yang   dibagikan  di tahun 2019. Jumlah ini sudah termasuk pajak pendapatan didalamnya.

Ketua Umu KCI Dharma Oratmangun  menjelaskan bahwa jika dibandingkan dengan negara di ASEAN,  royalti hak mengumumkan (performing right) yang didapat oleh para pencipta lagu kita masih sangat kecil. Namun demikian KCI sebagai lembaga kredibel yang telah menghimpun ‘performing right royalties’ selama hampir 26 tahun ini tidaklah berkecil hati karena pemerintah tidak tinggal diam melihat kondisi tersebut.

Walaupun royalti  mereka khusus dibidang performing right(hak mengumumkan) ini masih sangatlah kecil  jika dibanding dengan negara  sesama  ASEAN namun kami tetap menaruh optimis, sebab pemerintah mjuga menaruh perhatian akan hal ini. hal itu dibuktikan dengan merevisi UU Hak Cipta yang lama menjadi  UU nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta”, jelas Dharma, saat bertemu para media di kantor KCI, kawasan Cipete Jakarta Selatan,  pada Selasa (26/8/19).

Lebih lanjut Dharma menambahkan” Tidak itu saja, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri yang berhubungan dengan   izin operasional LMK dan   revisi tentang besaran tarif.  Bahkan  nantinya akan ada juga Peraturan Menteri tentang distribusi Royalti  melalui LMK dan LMKN maka kondisi kegiatan Performing Rights di Indonesia diyakini semakin membaik dan mendekati azas2 keadilan sesuai dengan apa yang dicita2kan oleh semua pihak. Baik itu pencipta lagu, penyanyi maupun para musisi”, tambah Dharma.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua dewan pembina KCI H. Enteng Tanamal yang sekaligus adalah salah satu pendiri KCI juga turut memberikan penjelasan tentang kesepakatan antara yang telah dicapai antara LMK dan LMKN.

” Dalam pertemuan LMK dan LMKN di Bali beberapa waktu yang lalu telah disepakati  bahwa  penyelenggaraan kolekting dilakukan melalui Manajemen “SATU PINTU” yang dikoordinasikan oleh LMKN (Lembaga Manajemen Kolekting Nasional) yang telah dibentuk dan dilantik oleh Menteri Hukum dan HAM” jelas Enteng tanamal.

Lebih lanjut Enteng menambahkan; ” Sesuai dengan tagline KCI yaitu  ‘Pertama dan Terpercaya’, maka  sebagai LMK pertama yang telah berpengalaman selama 26 tahun melaksanakan kegiatan manajemen kolektif di Indonesia,  bersedia memberikan advis baik berbentuk teknis maupun pendistribusian  kepada manajemen “SATU PINTU” ini,  bersama-sama  dengan LMK lainnya,  dan dikoordinasikan dengan LMKN”, tambah Enteng.

Salam kesempatan yang sama pula Lisa A Riyanto (puteri dari Almarhum A.Riyanto/salah satu maestro musik Indonesia) yang secara kebetulan juga menjabat  Wakil Sekretaris KCI menaruh harapan positif terhadap manajemen ‘SATU PINTU’.

” Saya berharap  dengan manajemen ‘SATU PINTU’ ini nantinya bisa mempermudah bagi para pengguna untuk membayar royalti, mereka  cukup membayar ke LMKN saja. Sementara untuk  penggunanan lagu atau lisensi,  mereka tetap harus meminta ijin kepada  LMK, kemudian LMK berkoordinasi dengan LMKN . “, jelas Lisa.

General Manager KCI Tiena Sopacua mengaku seluruh perangkat KCI baik dipust maupun daerah sudah siap untuk mensukseskan program manajeman kolekting satu pintu dengan LMKN.

“Seluruh perangkat manajemen KCI baik di pusat maupun di daerah siap mensukseskan program Satu Pintu Bersama LMKN agar lebih banyak yg dikolek. Dengan demikian  maka akan lebih besar lagi yang bisa didistribusikan kepada para pencipta lagu”, jelas Tina

Menutup pertemuannya dengan para awak media  Dharma menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah dan LMKN  yang telah bersungguh – sungguh memperhatikan kondisi para pemberi kuasa melalui LMK, dimana LMKN dan LMK senantiasa melakukan berbagai langkah koordinasi yang positif untuk menghimpun dan mendistribusikan hak2 para pemilik hak cipta maupun hak terkait.

“Kepengurusan LMKN yang baru ini telah memberikan iklim dan suasana cerah bagi para pemberi kuasa untuk terus berkarya dengan  menciptakan lagu- lagu yang bagus. Karena harapan untuk mendapatkan royalties sudah  semakin membaik, karena ada koordinasi yang baik pula antara LMK dan LMKN”, tutup Dharma.

Artikel ini telah tayang di akuratnews.com dengan judul “Wujudkan Manajemen Kolekting Satu Pintu LMK KCI Bagikan Royalty Kepada Para Pencipta Lagu”, https://akuratnews.com/lmk-kci-bagikan-royalty-kepada-para-pencipta-lagu/

0 0 Continue Reading →

Lantik Komisioner LMKN, Yasonna Jamin Pemilik Hak Cipta Dapat Royalti

Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna H Laoly melantik 9 Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode 2019-2024. Dia menuturkan peran LMKN ini sangat penting untuk kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dengan masyarakat.

“(LMKN) ini sangat penting. Karena apa? Kita di Indonesia belum terlalu besar memungut royalti dibandingkan dengan beberapa negara-negara maju,” kata Yasonna di Gedung Setjen Kemenkum HAM, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2019).

LMKN sendiri adalah institusi berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Yasonna bilang, pemungutan royalti bisa digunakan untuk para pemilik hak cipta. Dia mencontohkan negara tetangga Malaysia, di mana para pemilik hak cipta seperti pencipta lagu dan pemusik bisa hidup dari royalti.

“Malaysia saja misalnya mereka sudah memperoleh pungutan oleh LMK sejenis LMKN mereka itu dengan sangat baik sehingga bisa menghidupi dengan baik dari royalti itu kepada para artis, kepada para pencipta, kepada para performers, pemusik dan lain-lain,” jelasnya.

Saat ini, Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bersama LMKN sedang berupaya menarik royalti dari luar negeri. Yasonna menyebut potensi royalti yang bisa ditarik dari luar negeri mencapai triliunan rupiah.

“Kita juga akan mencoba, ini Pak Dirjen (Dirjen HKI Freddy Haris) sudah melakukan pertemuan dengan beberapa negara lain tentang HKI, royalti dari luar. Diperkirakan ada sampai Rp 3 triliun. Dipikirkan sekarang caranya kita meng-collect itu dari luar,” terang Yasonna.

LMKN dibentuk berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yasonna berharap 9 Komisioner yang dilantik hari ini bisa maksimal menarik royalti untuk para pemilik hak cipta.

“Kami berharap agar komisioner yang baru betul-betul menyisingkan lengannya, terus bekerja keras demi perlindung bagi para pencipta dan pemilik hak terkait. Saya percaya secara bertahap dana-dana yang di-collect oleh LMKN akan betul mensejahterakan para pencipta dan pemilik hak terkait sehingga mendorong anak-anak untuk mencipta,” harap Yasonna.

Adapun 9 Komisioner LMKN yang dilantik hari ini yakni Yurod Saleh selaku Ketua LMKN dan 8 komisioner lainnya yaitu James Freddy Sundah, Rapin Mudiardjo Kawaradji, Marulam Juniasi Hutauruk, Rien Uthami Dewi, Irfan Aulia, Ebiet G Ade, Yessi Kurniawan dan Adi Adrian.

 

Artikel ini telah tayang di detik.com dengan judul “Lantik Komisioner LMKN, Yasonna Jamin Pemilik Hak Cipta Dapat Royalti”, https://news.detik.com/berita/4405536/lantik-komisioner-lmkn-yasonna-jamin-pemilik-hak-cipta-dapat-royalti

0 0 Continue Reading →

Komisioner LMKN Periode 2019-2024 Dilantik Menteri Yasonna Laoly

Sepuluh anggota komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode 2019-2024 dilantik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly, di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Selasa 29 Januari 2019.

Menteri Yasonna menuturkan, bahwa LMKN mempunyai peranan penting dalam membantu mensejahterakan para pemilik hak cipta dan hak terkait. Khususnya pada bidang lagu dan musik.

“Saya percaya secara bertahap dana-dana royalti yang dikoleksikan oleh LMKN ini . Akan betul-betul mensejahterakan para pencipta dan pemilik hak terkait. Dan mendorong tumbuhnya kreativitas baru, mendorong anak-anak bangsa untuk mencipta,” tuturnya kepada sepuluh anggota komisioner LMKN.

Yasonna Laoly menambahkan, bahwa LMKN merupakan lembaga bantu pemerintah Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Non APBN) yang mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-undang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti.

“Serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan musik,” ujarnya.

Lebih lanjut, bagi sepuluh anggota komisioner LMKN yang baru dilantik. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kemenkumham Freddy Harris juga berharap untuk membuat terobosan dan inovasi dalam melindungi hak ekonomi para pencipta dan pemilik hak terkait.

“Salah satu tugas LMKN yang baru adalah membuat database musik Indonesia,” tegas Dirjen KI.

Maklum, menurut Freddy Harris, dikarenakan Indonesia belum memiliki database musik yang baik. Alhasil menjadikan Indonesia sulit untuk menarik royalti. Khususnya royalti yang berada di luar negeri.

“Makanya kami (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bersama LMKN) akan membuat database musik Indonesia. Supaya platform musik digital seperti Youtube, Itunes, Joox, Spotify membayar royalti kepada pencipta kita,” ujarnya.

Rupanya, tidak adanya database musik yang baik, menjadi salah satu alasan bagi mereka platform musik digital enggan membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait Indonesia.

Freddy Harris menjelaskan, bahwa untuk mendapatkan royalti, para pencipta dan pemilik hak terkait harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif.

“Kalau misalnya ada pencipta yang belum mendapatkan royalti, karena dia tidak ikut Lembaga Manajemen Kolektif. Dia harus ikut Lembaga Manajemen Kolektif,” ujarnya.

“LMK inilah yang akan menyampaikan kepada LMKN tentang anggota-anggotanya yang telah bergabung untuk mendapatkan royalti,” tambahnya.

Pelantikan sepuluh anggota komisioner LMKN ini berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor: M.HH-01.KI.01.08 Tahun 2019 Tentang Penetapan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait Di Bidang Lagu Dan/Atau Musik.

 
 

Berikut nama- nama anggota komisioner dilantik:

 
 

1.Brigjen. Pol (P) Yurod Saleh, S.H., M.H., sebagai Ketua LMKN.

2.Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Molan Karim Tarigan sebagai Wakil Ketua LMKN.

3.Ir. James Freddy Sundah sebagai Anggota Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat.

4.Rapin Mudiardjo Kawiradji, S.H., ACCS., S.Kom.,CIP., CPL., sebagai Anggota Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat.

5.Marulam Juniasi Hutauruk, S.H., sebagai Anggota Bidang Hukum dan Litigasi.

6.Rien Uthami Dewi, S.H., sebagai Anggota Bidang Hukum dan Litigasi.

7.Ebiet G.Ade sebagai Anggota Bidang Teknologi lnformasi dan Database Musik.

8.lrfan Aulia, S.Kom., sebagai Anggota Bidang Teknologi lnformasi dan Database Musik.

9.Adi Adrian sebagai Anggota Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi.

10.Yessi Kurniawan, S.T., sebagai Anggota Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi.

Sekedar informasi, mejuruk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

Sepuluh Komisioner ini, akan menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

 

Artikel ini telah tayang di kemenkumham.go.id dengan judul “menkumham lantik 10 orang komisioner lmkn”, https://www.kemenkumham.go.id/berita/menkumham-lantik-10-orang-komisioner-lmkn.

0 0 Continue Reading →

Bertugas Lindungi Hak Ekonomi Musisi, 10 Komisioner LMKN Dilantik

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, melantik 10 komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode 2019-2024. LMKN merupakan lembaga yang memiliki kewenangan atribusi dari Undang-Undang (UU) Hak Cipta untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu atau musik. “10 komisioner yang ini harus tancap gas, bekerja keras demi perlindungan hak dari para pencipta musik,” kata Yasonna saat melantik komisioner di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Yasonna mendorong LMKN untuk tegas dalam memberikan perlindungan hukum para pencipta musik dan pihak terkait. Pasalnya, banyak juga para seniman yang mengalami kesulitan ekonomi menjelang masa usia yang sudah lanjut usia. “Padahal mereka sudah memberikan karya-karya besar, lagu, dan sebagainya. Makannya, kepastian hukum terhadap karya mereka adalah sangat penting,” tutur Yasonna. “Maka sangat disayangkan para pemusik tidak kita perhitungkan hak hidupnya karena kita sudah menikmati karya mereka,” sambungnya.

Tak hanya itu, lanjut Yasonna, dengan kepastian hukum tersebut maka akan melahirkan kreativitas baru dari para pencipta yang mampu menjadi penopang ekonomi nasional. Semenjak dilantiknya LMKN yang pertama pada tahun 2015 sampai akhir 2018, LMKN berhasil mengoleksi royalti dari para pengguna komersial dengan total Rp 130.485.391.533,46. Adapun yang sudah didistribusikan kepada pemilik hak cipta dan hak terkait sebanyak Rp 91.002.978.230,8. 10 komisioner LMKN yang terpilih yakni, Yurod Saleh (Ketua LMKN), Molan Karim Tarigan (Wakil Ketua LMKN), James Freddy Sundah (anggota bidang hubungan antar lembaga dan hubungan masyarakat), Rapin Mudiardjo Kawiradji (anggota bidang hubungan antar lembaga dan hubungan masyarakat), Marulam Juniasi Hutauruk (anggota bidang hukum dan ligitasi), Rien Uthami Dewi (anggota bidang hukum dan ligitasi), Ebiet G.Ade dan Irfan Aulia (anggota bidang teknologi informasi dan data base musik), Adi Adian serta Yessi Kurniawan (anggota bidang kolektif royalti dan lisensi).

 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Bertugas Lindungi Hak Ekonomi Musisi, 10 Komisioner LMKN Dilantik”, https://nasional.kompas.com/read/2019/01/29/15424171/bertugas-lindungi-hak-ekonomi-musisi-10-komisioner-lmkn-dilantik.

0 0 Continue Reading →