Prinsip Kerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga manajemen kolektif dalam skala nasional harus mengedepankan prinsip kerja diantaranya adalah ; Integritas, Akuntabilitas Transparan dan sebesar-besarnya untuk kepentingan Pemegang Hak Cipta

Integritas

LMKN dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang merupakan suatu Lembaga Bantu Negara yang  berbentuk badan hukum nirlaba untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti dari para Pengguna Komersial Lagu dan/atau musik kepada Para Pemilik Hak Cipta dan Pemegang Hak Terkait.

Para Komisioner yang duduk di LMKN harus memegang semangat UU 28/2014 dan mengutamakan kepentingan Para Pemilik Hak Cipta dan Pemegang Hak Terkait, juga melindungi Para Pengguna Komersial yang sudah melakukan kewajibannya dalam membayar royalti lagu dan /atau musik kepada Negara melalui LMKN.

Akuntabilitas

LMKN wajib memberikan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Auditor dan Laporan Kinerjanya kepada Menteri hukum dan Ham RI setiap  tahunnya sesuai dengan Pasal 90 UU 28/2014;

Setiap royalti yang dikoleksi oleh LMKN dihitung berdasarakan perhitungan yang dapat dipertanggung jawabkan, dan  dapat dihitung potensi pengkoleksian royalti setiap tahun beirkutnya.

Transparansi

Secara umum Transparansi adalah keterbukaan suatu Lembaga dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh pihak-pihak masyarakat. Transparansi pada hakikatnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat.

LMKN merupakan suatu organisasi yang diakui transparansinya berdasarkan Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014 dalam melakukan pemungutan royalti dari User/Pemakai.

Setiap Royalti yang dikoleksi oleh LMKN harus jelas sumbernya begitu pula pendistribusiannya royalti kepada Para Pemilik Hak Cipta dan Pemegang Hak Terkait dilakukan secara transparan dan terbuka serta dapat dipertanggung jawabkan.

Berpihak Kepada Pemegang Hak

Keberpihakan LMKN Kepada Pemegang Hak Ini Dapat Dilihat Dari Bagaimana LMKN Melaksanakan pendistribusian Royalti kepada Para Pemilik Hak Cipta dan Pemegang Hak Terkait melalui LMK yang sudah memiliki ijin operasional dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pendistribusian Royalti Yang Dilakukan oleh LMKN melalui LMK-LMK harus sesuai dengan ketentuan pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  dimana pada 5 tahun pertama royalti tersebut harus sampai kepada Pemilik Hak Cipta dan Pemegang Hak Terkait minimal 70%  dan minimal 80% setelah 5 tahun pertama dari total royalti yang dikoleksi oleh LMKN.