Jakarta – Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Anggoro Dasananto meminta Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Dewan Pengawas LMKN untuk membahas sistem pengumpulan dan tarif royalti lagu dan musik yang lebih berpihak kepada para pencipta dan pemilik hak terkait.  Dia meminta L...

Jakarta 13 Juli 2022, Bertempat di Hotel JS Luwansa Jakarta, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) hari ini telah selesai melakukan Rapat Kerja (RAKER) tahun 2022 yang sekaligus menjadi RAKER perdana bagi 10 komisioner terpilih untuk periode tahun 2022 – 2025. LMKN sebagai Lembaga bantu pemer...

Pontianak-Untuk menyebarluaskan informasi dan implementasi pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar kegiatan Diskusi Teknis Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Bidang Mu...

Jakarta – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej melantik 10 (sepuluh) anggota komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode 2022-2025 di Aula Oemar Seno Adji, Lantai 18, Gedung Eks Sentra Mulia pada Senin 20 Juni 2022. “Penggantian...

Dipenghujung  tahun  2021,  Lembaga  Manajemen  Kolektif Nasional (LMKN)  perlu menyampaikan hasil kinerjanya dalam kurun waktu satu tahun ini Capaian lembaga bantu pemerintah ini disampaikan oleh beberapa komisioner diantaranya, Rapin Mudiardjo Kawiradji (Komisioner Bidang Hubungan Antar Lemb...

Jakarta, 17 Juni 2021. Media Gathering, LMKN, DJKI dan rekan-rekan media. Pengkoleksian royalti atas pemanfaatan karya cipta lagu dan/atau musik di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1989 silam. Saat itu dimotori oleh para musisi senior di Indonesia yang peduli dengan kesejahteraan para Pencipt...

Pemerintah berencana membangun pusat data lagu dan musik untuk mengoptimalkan penarikan dan pendistribusian royalti kepada para pencipta lagu atau musisi. Melalui perjanjian kerja sama (PKS) antara Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dengan PT. Lentera Abadi Solutama akhirnya pembangunan pusa...

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI, Dr. Freddy Harris, S.H.,LL.M. ACCS. Keluarnya PP 56 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Musik menimbulkan pro kontra. Apa titik berat pro kontra itu? Belum atau belagak tak paham atau memang tak mau membayar.Baru-baru in...

Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 maret 2021. PP ini secara garis besar mengatur kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu dan/atau musik secara ko...