Integritas

LMKN dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta, yang merupakan suatu Lembaga Bantu Negara yang berbentuk
badan hukum nirlaba untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti dari
para Pengguna Komersial Lagu dan/atau musik kepada Para Pemilik Hak Cipta
dan Pemegang Hak Terkait.

Transparansi

Secara umum Transparansi adalah keterbukaan suatu Lembaga dalam
membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh pihak-pihak
masyarakat. Transparansi pada hakikatnya akan menciptakan akuntabilitas
antara pemerintah dengan rakyat.

Akuntabel

LMKN wajib memberikan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Auditor dan Laporan Kinerjanya kepada Menteri hukum dan Ham RI setiap tahunnya sesuai dengan Pasal 90 UU 28/2014;

Setiap royalti yang dikoleksi oleh LMKN dihitung berdasarakan perhitungan yang dapat dipertanggung jawabkan, dan dapat dihitung potensi pengkoleksian royalti setiap tahun beirkutnya.

Berpihak Kepada Pemegang Hak

LMKN merupakan sebuah institusi yang dimana berpihak kepada para
pemegang Hak, tanpa mengabaikan pelindungan hukum para Pengguna
Komersial yang sudah membayar Royalti lagu dan/atau musik yang digunakan
kepada Para Pemilik Hak Cipta dan Pemegang Hak Terkait melalui LMKN.