About: admin

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara menggelar acara sosialisasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual (26/08). Pertemuan yang bertajuk “Aspek Hukum terkait penarikan royalti”  dihadiri oleh 50 orang perwakilan dari unsur pencipta lagu dan musik. Hal ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya dalam melakukan pencegahan dan perlindungam Hukum terhadap karya-karya Intelektual di Bidang Musik dan lagu.

Bertempat di Hotel Mercure, Tateli – Minahasa Sulawesi Utara, acara tersebut menghadirkan Lumaksono (Kepala Kanwil KUMHAM Sulut), Ronald Lumbun (Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sulawesi Utara), Agustinus Pardede (Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Dirjen KI) dan Yurod Saleh (Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional / LMKN) sebagai narasumber.

Yang menjadi bahasan pokok dalam acara tersebut yaitu mengenai peran penting Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)  sebagai Lembaga yang berwenang terhadap royalti, hak cipta lagu dan musik sesuai amanat Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Manurut Lumaksono,  keberadaan LMKN salah satu fungsinya memberikan perlindungan Hukum bagi para pencipta musik serta pihak terkait. LMKN merupakan Lembaga yang memiliki kewenangan atribusi dari Undang-undang hak cipta untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti, serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu atau musik.

Penjelasan dan diskusi mengenai LMKN ini diharapkan dapat membantu para seniman yang mengalami kesulitan ekonomi menjelang masa usia yang sudah lanjut dimana saat ini sering dijumpai para seniman yang sudah memberikan karya-karyanya tidak diperhitungkan hak hidupnya dari hasil karya mereka.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, diharapkan melalui sosialisasi seperti ini dapat memberikan pemahanan dan kesadaran akan pentingnya penegakkan hukum sebagai wujud perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual.

Disarikan dari sumber berita: https://sulut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2946-sosialisasi-pencegahan-pelanggaran-kekayaan-intelektual-aspek-hukum-terkait-penarikan-royalti

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Dr. Freddy Harris ACCS pada hari Selasa 25/08/2020 mengundang para produser musik di Indonesia seperti Pelangi Record, Warner Music Indonesia, Sony Music, Nagaswara, Alfa Record, My Music dan lain-lain. Pertemuan yang digagas oleh Dirjen Kekayaan intelektual tersebut dimaksudkan untuk memperkuat keberadaan LMKN dam sistem royalti musik di Indonesia.

LMKN sebagai amanah Undang-Undang Hak Cipta harus merupakan representasi dari Para stakeholder. para Produser musik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistim royalti di Indonesia. Malaysia bisa mencapai 1 Triliun rupiah dalam perolehan royalti. Saya berkeyakinan jika kita memiliki sebuah sistim royalti yang baik, kita pasti bisa meningkatkan perolehan royalti musik di Indonesia.

Kami telah menyediakan server yang dapat digunakan oleh LMKN. “Kami selaku penyelenggara negara, tidak akan mengambil profit namun benefit yang dapat kami berikan dalam bentuk pelayanan publik yang prima” tegas Freddy Harris di dalam diskusi.

Diskusi yang juga dihadiri oleh beberapa pencipta lagu dan produser seperti Badai “Kerispatih”, Anji, Ahmad Dhani dan beberapa pelaku/Praktisi pada industri musik. Sempat menyinggung soal penerimaan dan distribusi royalti yang tidak jelas kepada para pemegang hak. Mengenai hal ini, Ketua LMKN Brigjen (Pur) Yurod Saleh SH menegaskan bahwa tidak ada main-main atau negosiasi dengan sistem tarif royalti yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Yurod Saleh juga menegaskan bilamana ada dilapangan ditemukan negosiasi tarif Sampaikan kepada saya. Saya akan tindak lanjuti, karena LMKN harus bersih, transparan dan berpegang pada kepentingan pemilik hak.

Namun jangan pernah dilupakan, bahwa adanya hubungan keperdataan antara pencipta lagu dengan Para LMK. Silahkan teman-teman pencipta lagu memilih LMK yang mampu untuk memberikan proteksi dan berpihak pada pemegang hak.

Di akhir pertemuan, Freddy Harris menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta diskusi yang hadir dan mohon dukungan dari semua kalangan.   Penerimaan royalti musik di Indonesia akan naik bila kita memiliki sistim basis data yang terpusat. “Bantu kami bangun sistem basis data yang komprehensif agar sistim royalti musik di Indonesia menjadi lebih baik”, tegas Freddy Harris didalam kata penutupnya.

Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2020. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) meluncurkan empat seri prangko spesial dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Keempat seri itu yakni prangko seri Presiden dan Wakil Presiden, Perangko Seri 75 Tahun Indonesia Merdeka, Prangko Seri Penanggulangan Covid-19 dan Perangko Seri Artis dan Grup Musik Ternama.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saya resmikan peluncuran prangko seri presiden dan wakil presiden, seri HUT Kemerdekaan ke-75 RI, seri Penanggulangan Covid-19 dan Prangko Seri Artis dan Grup Musik Ternama,” kata Wapres Ma’ruf Amin menandai peluncuran secara resmi empat seri prangko tersebut melalui virtual.

Perangko merupakan media dalam menunjukkan keberagama kekayaan alam (flora, fauna) dan budaya, yang menjadi heritage bangsa Indonesia juga sebagai simbol kedaulatan yang  digunakan oleh negara-negara dalam pergaulan Internasional  dan menjadi barang koleksi yang memiliki nilai keekonomian.

Khusus prangko Seri Artis dan Group Musik Ternama, Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa para seniman dan artis Indonesia menjadi bagian penting dari kreatifitas bangsa ini dan beliau berharap  para musisi dapat berkarya mengobarkan semangat perjuangan menginspirasi bangsa Indonesia khususnya dalam melawan covid 19.

Perangko seri Artis dan Group Musik Ternama, terdiri dari artis: Titiek Puspa, Alm Gomloh. Alm Gesang dan Alm Chrisye. Sedangkan group music ternama yaitu: Koes plus, Bimbo, God Bless dan Panbers. Proses persiapan peluncuran perangko seri artis dan group music ternama ini melibatkan LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) sebagai lembaga yang menangani hak karya cipta lagu dan music di Indonesia melalukan koordinasi dengan para musisi Indonesia, PT Pos Indonesia dan Kominfo sehingga  dengan persiapan waktu yang tidak sebentar peluncuran perangko seri artis dan group music ternama tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan bahwa artis atau musisi Indonesia yang dapat penghargaan dan ada dalam perangko seperti Titiek Puspa dan Group Bimbo telah mengubah dan menciptakan lagu yang bertema covid-19,  Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara keberadaan artis dan musisi Indonesia dengan perjuangan dalam melawan dan memutus rantai pandemi covid 19.

Perjalanan panjang sejarah prangko membuktikan bahwa Prangko bukan hanya sekedar sebagai alat bayar pengiriman pos, namun juga sebagai media visualisasi nilai-nilai keberagaman masyarakat bahkan kedaulatan suatu negara.

Prangko telah menjadi bagian penting dari setiap peristiwa bersejarah bangsa dan masyarakat Indonesia. Prangko saat ini, tidak banyak lagi digunakan sebagai alat pembayaran pengiriman pos, namun masih menjadi media yang dapat mengabadikan momen-momen khusus, bersejarah, diplomasi dan hubungan Internasional.

Jakarta, 02 Juli 2020.  Pandemi Covid-19 tidak membuat surutnya semangat dari LMKN dan LMK  untuk meningkatkan pendapatan royalti musik di Indonesia. Memasuki semester kedua, pendapatan royalti musik di Indonesia belum mengalami peningkatan yang signifikan. Tidak tinggal diam, Para Komisioner LMKN dan para ketua serta perwakilan LMK kembali duduk bersama untuk memecahkan permasalahan ini agar target pencapaian pendapatan royalti dapat maksimal dan situasi dilapangan dapat terkendali.

Bertempat di ruang pertemuan Ali Said (Gedung Kemenkumham R.I.) LMKN dan LMK berencana untuk mengoptimalkan peran dan fungsi dari KP3R (Koordinator Pengumpulan, Penghimpunan dan Pendistibusian Royalti). Pada bulan Agustus 2020 mendatang, KP3R yang pada hari ini dijalankan oleh WAMI (Wahana Musik Indonesia) dan SELMI (Sentra Lisensi Musik Indonesia) akan segera berakhir.

Dharma Oratmangun selaku Ketua Umum KCI (Karya Cipta Indonesia) pada pertemuan tersebut menyampaikan bahwa dalam menjalankan amanah dari pemilik hak, LMKN dan LMK harus memiliki kerangka berpikir yang sama. Kebijakan “One gate policy” dalam pengumpulan royalti harus didasari oleh rasa saling percaya diantara LMKN dan LMK.

Hal senada juga disampaikan oleh Brigjen (Pur) Yurod Saleh, SH. MH. selaku Ketua LMKN. Kebersamaan dan kepercayaan harus menjadi pijakan bagi LMKN dan LMK dalam mengoptimalkan pendapatan royalti. Sebagai amanah undang-undang Hak Cipta, LMKN akan menfasilitasi LMK untuk membangun sistem royalti yang adil dan transparan untuk sebesar-besarnya kepentingan pemilik hak.

KP3R sebagai garda terdepan dalam penarikan, pengumpulan dan pendistribusian royalti akan dioptimalkan. Gagasan untuk menyempurnakan KP3R dengan melibatkan unsur LMK di dalam satu struktur organisasi (board) menjadi perbincangan yang strategis diantara LMKN dan LMK. Keterlibatan semua pihak menjadi model kelembagaan ideal sebagai acuan bagi LMKN dan LMK dalam menjalankan tugas dan fungsinya demi penyempurnaan sistem royalti musik Indonesia.

Agustinus Pardede, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selaku Wakil Ketua LMKN mengajak para LMK untuk berpikir positif dalam mencermati persoalan royalti musik. Agustinus Pardede menegaskan,  melalui sinergi dan kerjasama yang baik antara Pemerintah, LMKN dan LMK perolehan royalti musik di Indonesia akan dapat ditingkatkan.

LMKN sangat mendukung dan terbuka dengan gagasan dari para LMK untuk mendirikan dan menjalankan KP3R dengan format yang baru. Konsep keterwakilan setiap LMK didalam struktur KP3R yang baru menjadi semangat baru dalam menjalankan fungsi KP3R yang adil dan transparan. Berpikir positif dan terbuka dalam pengelolaan royalti ke depan merupakan modal dasar dalam menjalankan sistem royalti di Indonesia.

Jakarta 03 Februari 2020, Beberapa Komisioner LMKN mengunjungi Mabes POLRI untuk audiensi bersama Kapolri. Persoalan yang dibahas seputar tata kelola Hak Karya Cipta Lagu dan Musik serta penegakkan hukum terkait seringnya terjadi pelanggaran hukum atas Hak Karya Cipta Lagu dan Musik.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Secara umum, tugas dan tanggung jawabnya menjalankan tata kelola royalti musik di Indonesia yang terdiri dari 10 orang Komisioner yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Hukum dan HAM RI.

Kapolri Jenderal Idham Aziz pada pertemuan tersebut menyambut baik kedatangan para Komisioner LMKN dan akan mendukung sepenuhnya upaya LMKN dalam hal penegakan hukum terkait Hak Karya Cipta Lagu dan Musik.

Menurut Kapolri : “Pertemuan ini harus ditindaklanjuti dan segera direalisasikan. Pihak POLRI akan mengkonsolidasikan jajarannya dalam upaya memberikan dukungan penuh kepada LMKN”

Salah seorang Komisioner LMKN yaitu Ebiet G. Ade menjelaskan bahwa persoalan royalti di Indonesia berpangkal pada masalah penegakan hukum. Menurutnya “Sudah seharusnya kewajiban royalti musik harus ditegakkan sebagai mana diamanah kan oleh UUHC. Kami di LMKN tentunya akan memberikan dukungan kepada Polri dalam menjalankan undang-undang. Sebuah pekerjaan yang tidak sederhana bagi kita semua untuk menjalankan amanah di dalam UUHC”

Royalti musik sebagai hak yang melekat pada Hak cipta atas lagu yang digunakan, dimanfaatkan, diumumkan, diperbanyak dan dipertunjukkan di muka umum menjadi bagian esensi dari sistem Hak Cipta. Mulai dari karaoke, hotel, pusat pembelanjaan, taman hiburan/Rekreasi, gerai kopi/minuman, restauran, radio dan televisi tidaklah terbebas dari pembayaran kewajiban atas royalti. Termasuk penyajian secara digital karya cinta lagu melalui aplikasi telepon seluler dan internet.

Melalui Pertemuan dengan Kapolri Ini, LMKN akan merealisasikan program Kerjasama dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dalam menegakkan hukum Hak Cipta, khususnya dalam hal meningkatkan kesadaran Para pengguna/pemanfaatan karya cipta musik untuk membayar royalti. Selain itu LMKN bersama jajaran Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung pihak Polri dalam hal peningkatan kapasitas Personil Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta. (Hms)

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN  yang merupakan Lembaga resmi yang berwenang memungut royalti dan menyalurkannya ke pemilik karya dan hak cipta, menegaskan bahwa mereka menyalurkan royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang terdaftar dan diakui sebanyak 2 x dalam setahun. Hal ini disampaikan oleh Yessi kurniawan Komisioner LMKN Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi kepada sejumlah musisi senior yang tergabung dalam Asosiasi Bela Hak Cipta di Kantor Kemenkumham, Kamis (12/12) kemarin.

Para pengurus ABHC yang hadir adalah Papa T Bob, Ryan Kyoto, Amin Ivos, Youngky RM, Yuke NS, Gito Daglog, Hermes Sihombing, Amazon Dalimunthe, dan Pudji R diterima oleh 3 komisoner lainnya yakni James F Sundah, Rien Uthami Dewi dan    Rapin Mudiarjo Kawaradji.

“Kami selalu membagi royalti kepada LMK LMK yang terdaftar dan diakui sebanyak 2 x dalam setahun. Yakni pada bulan Juni dan Desember. Jadi kepada para pencipta yang sudah memberikan kuasanya kepada LMK LMK yang ada silakan menghubungi LMK untuk mendapatkan royalti atas performing right (Hak atas Penggunaan Lagu Karya Cipta) dan Mechanical Right (Hak atas Penggandaan secara mekanik),” tegas Yessi.

Saat ini, lanjutnya, terdapat 3 LMK Performing Right dan 5 LMK Mechanical Right yang terdaftar dan diakui serta menjadi anggota LMKN. “Jadi kepada merekalah kami distribusikan Royalti yang jadi  hak pencipta lagu dan executive produser pemilik materi karya rekaman. Untuk Bulan Desember ini akan kami bagikan pada minggu ke tiga,” tambahnya.

Dalam  audiensi antara pengurus ABHC dan LMKN banyak informasi yang semula menjadi pertanyaan besar terjawab dengan memuaskan. Misalnya soal royalti yang diperoleh secara digital dari applikasi Youtube. “Banyak yang menyangka bahwa para pencipta lagu dapat menuntut hak performing langsung kepada youtube. Padahal Youtube yang sekarang dimiliki oleh Google akan membagi secara fair hak hak para pencipta melalui mekanisme yang sudah berlaku secara internasional. Yakni kepada Partner Youtube yang sudah menandatangani kesepakatan,” kata James F Sundah pencipta lagu yang sudah memasuki tahun ke 6 jadi Komisioner LMKN.

Saat ini, ditambahkan oleh  Yessi Kurniawan, terdapat 23 Label Rekaman, 26 Publisher dan 1 LMK (WAMI) yang menjadi Partner Youtube. “Yang belum diurus dengan baik itu adalah Hak Pelaku Pertunjukan (penyanyi). Tapi hak tersebut tidak akan hilang. Karena ekosistem yang dibuat Youtube berjalan dengan baik,” tambahnya.

LMKN  atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang merupakan Lembaga resmi yang berwenang memungut royalti dan menyalurkannya ke pemilik karya dan hak cipta sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta saat ini sedang melakukan negosiasi kepada youtube untuk memungut royalti digital. “Ini agar Hak hak para pencipta lagu semakin terlindungi dan mendapatkan hasil yang fair dan akuntabel, “ katanya.

Ryan Kyoto mewakili pengurus ABHC menyampaikan penghargaan yang tinggi atas hasil pertemuan yang menurutnya memberikan titik terang bagi para pencipta lagu yang selama ini kurang memperoleh pendapatan yang layak atas hasil karya cipta. “Kalau soal jumlah yang diterima itu relative. Yang terpenting adalah kita jadi tahu berapa dan bagaimana hak kita itu diperoleh. Dan dengan pertemuan ini kita juga jadi tahu kepada siapa kita menuntut hak kita,” katanya yang diamini oleh rekan rekan pencipta yang lain. (AMZ)

https://www.industry.co.id/read/58670/di-hadapan-musisi-senior-lmkn-tegaskan-pembagian-royalti-2-x-setahun

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) pada Rabu, 2 Oktober 2019 kedatangan Regional Director for Asia-PasificCISAC (International Confederation of Societies of Autors and Composers) Benjamin NG. serta ketua WAMI (Wahana Musik Indonesia) Chico Hindarto dan Ketua Harian WAMI, Meidi Ferialdi.

CISAC bertemu dengan komisioner LMKN untuk menyarankan potensi perbaikan pada penghimpunan royalti penggunaan hak cipta lagu dan musik serta tata kelola di Indonesia.

CISAC merupakan Konfederasi Internasional yang menaungi para pencipta lagu dan komposer, anggotanya tersebar dibeberapa negara termasuk di Indonesia.

LMKN adalah satu-satunya entitas yang bertanggung jawab atas manajemen kolektif hak cipta lagu dan musik di negara ini. Saat ini, semua LMK yang terdaftar di Indonesia mewakili pencipta musik, produser rekaman suara dan pencipta diharuskan untuk mengumpulkan royalti di bawah LMKN.

CISAC menyarankan LMKN untuk meningkatkan kebijakan teknis distribusi dengan mengadopsi cara yang sudah dilakuakan oleh LMK dan sebagai dasar untuk pendistribusiannya.

Pencapiaan royalti Musik di Indonesia dari tahun-ketahun megalami peningkatan yang sangat signifikan. Pengamatan yang dilakukan oleh Benjamin NG  bahwa sejak tahun 2016  LMKN mengalami capaian yang selalu meningkat hal ini merupakan progress yang sangat baik.

Di pasar Asia potensi penghimpunan royalti masih sangat besar. Benyamin NG menyampaikan, peluang ini perlu disikapi dengan baik, saling melengkapi dan bekerjasama sehingga pengelolaan royalti dapat dilakukan secara maksimal dan lebih baiklagi khususnya dikawasan asia pasifik.

Kemajuan teknologi digital yang tumbuh pesat jadi bahasan selanjutnya dalam pertemuan ini. Melihat perkembangan media sosial seperti Youtube yang menjadi media penggunaan hak cipta mendorong lembaga-lembaga penghimpunan royalti untuk terus membangun sistem yang lebih baik dalam  menjalankan tugas-tugasnya.

Selanjutnya Benyamin NG memaparkan sistem pengelolaan royalti yang berbeda-beda dibeberapa negara. Dinamika pengeloaan royalti tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya sistem dan kebijakan lembaga terkait, kebijakan pemerintah dan tehnologi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga pengelola.

Di Indonesia pengelolaan royalti terus berbenah diri kearah yang lebih baik. LMKN sebagai lembaga yang diamanatkan untuk mengelola royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik terus membangun baik berupa kebijakan maupun teknis.

Semakin pesatnya pertumbuhan penggunaan internet terutama media sosial yang bersentuhan langsung dengan karya cipta lagu dan musik, akan menyulitkan dalam penghimpunan royalti, hal ini perlu kerjasama yang sangat baik antar semua steakholder terkait agar penghimpunan royalti dapat maksimal dilalukan sehingga kedepan industri kreatif di Indonesia dapat berkembang dengan baik.

Surabaya, Selasa, 22 Oktober 2019, Kepolisian Daerah Jawa Timur, merilis kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan beberapa tempat karaoke di Surabaya. Musisi yang juga mantan anggota DPR RI Anang Hermansyah turut hadir dalam rilis pengungkapan tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jatim Kombes Akhmad Yusep Gunawan mengungkapkan, pihaknya telah menangani kasus pelanggaran hak cipta ini sejak lama dan saat ini telah memasuki tahap kedua, yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan.

“Polda Jatim saat ini merilis penanganan pelanggaran hak cipta yang masuk tahap dua atau pelimpahan barang bukti dan pelaku. Ini ada salah satu badan hukum pengelola karaoke yang melanggar hak cipta,” katanya.

Yusep menyebut, pengungkapan tindak pidana hak cipta ini merupakan yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Polda Jatim juga sedang menangani empat perkara yang sama, sementara baru satu yang telah selesai.

“Polda Jatim telah menangani empat perkara dan ini sudah dilimpahkan salah satunya. Ini bentuk kepedulian Polda Jatim pada perlindungan hak cipta,” ujarnya.

Selain Anang Hermansyah, lanjut Yusep, ada 17 artis yang datang ke Mapolda Jatim guna memberi dukungan kepada polisi untuk terus menindak kasus ini. Para artis itu antara lain Rian d’masiv, Adi Kla Project, hingga Trio Macan.

“Hari ini ada 17 artis sebagai bentuk dukungan dan kesungguhan atas penegakan hukum ini,” ujar Yusep.

Di kesempatan yang sama, musisi Anang Hermansyah menyebut penindakan ini bisa menjadi contoh bagi polda lainnya agar tegas terhadap kasus pelanggaran hak cipta.

“Saya mau mengucapkan terima kasih. Polda Jatim sudah membuktikan usaha yang luar biasa dan harapannya semoga ini bisa ditiru oleh polda-polda yang lain agar bisa menjalankan hal sama,” kata dia.

Sementara itu, Adi Adrian dari KLa Project menyebut pengungkapan ini penting buat praktisi dan orang-orang yang berkecimpung di hak cipta. Pemain kibor KLa Project ini juga berterima kasih kepada Polda Jatim atas penindakan tersebut.

“Ini terobosan baru dan belum pernah dilakukan. Ini meyakinkan bahwa hukum diterapkan, bahwa hak cipta adalah sebuah properti, ada pemiliknya. Konsep ini yang masyarakat belum paham,” ujarnya.

Adi menambahkan dengan adanya pengungkapan kasus ini, dia ingin masyarakat semakin paham jika ada royalti yang harus dibayarkan ketika menggunakan lagu milik orang lain untuk mencari keuntungan.

“Hak cipta itu seperti mobil, kalau mau dipakai harus minta izin. Saya sebagai komisioner di LMKN yang ditugaskan negara untuk mengelola royalti, saya percaya ini akan jadi trigger dan masyarakat akan paham,” kata Adi.

Artikel ini telah tayang di jatim.antaranews.com dengan judul “Didampingi Anang Hermansyah, Polda Jatim rilis pengungkapan kasus hak cipta (Video)”, https://jatim.antaranews.com/berita/326148/didampingi-anang-hermansyah-polda-jatim-rilis-pengungkapan-kasus-hak-cipta-video

Rabu, 25 September 2019 Sekretariat LMKN kedatangan pengurus Assosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (ASPHIJA). Pengurus ASPHIJA terdiri dari Hana S, Armand D, Hermansyah dan Darwin. Sedangkan dari LMKN dihadiri oleh Yurod Saleh, Adi Adrian, Yessi Kurniawan, Marulam J. Hutauruk, Rien Uthami Dewi dan Rapin Mudiardjo.

Pertemuan antara ASPHIJA dan LMKN sebagai langkah awal untuk menyamakan persepsi juga sebagai forum konsultasi terkait hal-hal mengenai besaran tarif royalti dan mekanisme pernarikannya.

Konsultasi ini  merupakan hal yang penting untuk menghindari permasalahan yang kemungkinan muncul dilapangan.

Mengenai besaran tarif royalti, pihak LMKN menjelaskan bahwa tarif tersebut sudah diputuskan oleh kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan tahun 2015 tentang besaran tarif royalti. Hal ini baiknya menjadi pijakan bagi para pengguna hak cipta dan hak terkait untuk melakukan kewajibannya membayar royalti.

Besaran tarif royalti yang sudah diputuskan ini adalah untuk mendorong kemajuan industri permusikan di tanah air. Dengan diapresiasikannya hak-hak  para pencipta atau para penggiat musik di Indonesia akan memberikan semangat untuk terus mencipta dan berkarya.

Konsultasi ASPHIJA terkait besaran tarif kepada LMKN ini menjadi acuan yang sangat baik sebagai bahan evaluasi kedepannya dalam memajukan permusikan di Indonesia. 

Hotel Sultan Jakarta pada tanggal 19 – 21 September 2019 dipenuhi oleh pengunjung yang akan mengikuti kegiatan AKATARA.

AKATARA itu sendiri merupakan program kerjasama antara Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Badan Perfilman Indonesia (BPI), yang bertujuan untuk memfasilitasi pembiayan dan memberikan akses permodalan bagi usaha di dalam ekosistem perfilman Indonesia atau dapat dikatakan Forum Bisnis dan Pasar Perfilman Indonesia.

Penyelenggaraan AKATARA ini merupakan penyelenggaraan yang ke 3 kali sejak pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 2017 dan berlangsung selama 3 hari.

Pada pelaksanaannya AKATARA  diisi oleh berbagai kegiatan diantaranya diskusi panel yang dilaksanakan pada kamis, 19 September 2019.

Peserta yang hadir dalam diskusi tersebut kurang lebih 100 orang terdiri dari bebagai kalangan, mulai dari mahasiswa, para movie maker, akademisi, instansi pemerintah, awak media dan lain-lain.

Tema yang diusung pada diskusi tersebut mengenai “Mengupas Aspek Hak Kekayaan Intelektual dalam Penulisan Naskah dan Musik untuk Produksi Film”.

Sebagai narasumber pada acara diskusi itu Ari Juliano Gema, Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi Bekraf, Tya Subiakto, Penata Musik, Susanti Dewi, Produser Film, Wida Handoyo, Produser Film dan Ifan Adriansyah Ismail, Penulis Naskah.

Acara dibagi 2 sessi. Sessi pertama membahas hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan penulisan naskah, premis, ide cerita, tagline dan lain-lain. Untuk sessi kedua membahas hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan musik dan lagu dalam produksi film.

Pada sessi pertama Ari Juliano Gema, menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual itu penting sekali untuk melindungi pekerja kreatif seperti pencipta lagu, penata musik, penulis naskah dan lain-lain agar jika ada upaya pembajakan hak cipta dari pihak-pihak tertentu dapat diproses secara hukum.

Menurutnya, penulis naskah film (pencipta) dengan produser (pengguna hak cipta) dalam negoisasinya menentukan fee royalti terlebih dahulu harus melakukan kontrak (kesepakatan-kesepakatan) secara profesional sehingga jika terjadi sengketa dapat diselesaikan dengan baik tanpa merugikan kedua belah pihak.

Wida Handoyo sebagai produser film menjelaskan bahwa dalam film banyak sekali kekayaan intelektual yang harus dilindungi karena film itu merupakan hasil dari kumpulan beberapa hak cipta didalamnya. Lagu, musik, naskah, scrip, tagline, logo bahkan judul film itupun merupakan hak cipta.

Sebagai produser harus memahami, mengenali, mendata, mengompensasi dan mengamankan kekayaan intelektual yang ada pada film yang dibuat.

Menurutnya juga membuat perjanjian yang tepat dengan semua pihak terkait kekayaan intelektual yang ada pada film merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh seorang produser.

Sessi terakhir dari diskusi penel ini membahas hak kekayaan intelektual dibidang musik dalam pembuatan film.
Peranan musik dalam film sangat penting agar film tersebut jauh lebih hidup dan dapat meningkatkan kualitas pengalaman bagi penonton.

Peranan musik seringnya tidak disadari oleh penoton yang hanya fokus pada jalannya cerita dan peran para aktornya.

Ari Juliano Gema menjelaskan bahwa ada 2 tindakan yang harus dilakukan oleh produser terkait hak cipta tentang musik dalam pembuatan film.

Pertama produser harus mengetahui terlebih dahulu siapa yang mempunyai hak cipta atas musik yang akan disingkronisasikan dengan film karena ada yg dipegang oleh pihak publisher dan perusahaan rekaman hal ini harus jelas setelah itu lakukan perjanjian atau kontrak.

Kedua saat film itu tanyang dibioskop pihak produser harus mengumumkan kepada LMK (lembaga Manajemen Kolektif) selaku pemegang performing rights dan membayar royalti sesuai tarif yang sudah ditentukan.

Pada saat melakukan negoisasi atau kontrak antara penulis/pencipta lagu dengan produser yang harus diperhatikan adalah ketentuan yang tercantum pada pasal 18 Undang-undang No 28, 2014 Tentang Hak Cipta.

Pasal tersebut menyatakan: Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
Menurut Ari Juliano Gema seringkali istilah peralihan dan pengakuaan dalam perjanjian kontrak menjadi polemik dan disini harus hati-hati.

Jika menggunakan istilah dialihkan maka berlaku pasal tersebut diatas dan penulis lagu akan mendapatkan kembali hak ciptanya setelah 25 tahun kemudian.

Jika menggunakan istilah pengakuan artinya penulis lagu mengakui bahwa hak ciptanya diserahkan kepada produser maka hak cipta tersebut tidak akan kembali lagi kepada penulis (pencipta) sepenuhnya milik produser.

Kegiatan ini dilakasanakan dalam rangka mensosialisasikan hak kekayaan intelektual bagi pelaku bisnis kreatif dan mendorong agar dapat meningkatkan lagi karya-karyanya dan aman dari ancaman pembajakan.

Diskusi panel ini diakhiri forum tanya jawab dari para peserta kepada para panelis dengan antusiasnya para peserta mengikuti diskusi tersebut dari awal sampai akhir.

Artikel ini telah tayang di berita AKATARA dengan judul “Hak Kekayaan Intelektual dalam Produksi Film”.