Tentang Kami

Sekilas LMKN

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang tersebut mengamanatkan LMKN untuk menangani pengumpulan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia.

 

LMKN mempunyai kewenangan untuk mengoleksi (mengumpulkan) royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik dari para pengguna komersial dengan tarif yang ditetapkan dan disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan mendistribusikannya kepada para Pencipta, Pemegang Hak dan Pemilik Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

 

Visi & Misi LMKN

Visi

Meningkatkan pendapatan royalti penggunaan karya cipta lagu dan music di Indonesia dan terdistribusinya royalti penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik kepada pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait

Misi

Menyelenggarakan manajemen royalti penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik secara transparan, proporsional, dan adil sesuai ketentuan yang berlaku

Sejarah LMKN

01

Undang Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengamanahkan didirikannya LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) untuk menanganipengumpulan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik indonesia.  

02
20 Januari 2015

Pelantikan Periode Pertama Komisioner LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) oleh Menteri Hukum dan HAM RI (Menkumham) Bapak Prof. Yasonna H Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.

03
2015

Komisioner LMKN Pencipta dan Hak Terkat (2015-2018)

Komisioner LMKN Pencipta
1. H. Rhoma Irama
2. James Freddy Sundah
3. Adi Adrian
4. Dr. Imam Haryanto
5. Slamet Adriyadie
Komisioner LMKN Hak Terkait
1. Rd. M Samsudin Dajat Hardjakusuma (Sam Bimbo)
2. Ebiet G. Ade
3. Djanuar Ishak
4. Miranda Risang Ayu
5. Handi Santoso

04
2017

Pada akhir tahun 2017 LMKN memasuki masa jabatan berakhir bersamaan dengan adanya pergantian Pimpinan pada Kementrian Hukum dan HAM. Pada bulan Februari 2018, Kementrian Hukum dan HAM mengangkat PLT (Pejabat Pelaksana Tugas) Komisioner agar kegiatan pengumpulan dan pendistribusian royalti musik Indonesia tidak terbengkalai.

05
Maret 2018

Kemudian Direktorat Jenderal HKI mengangkat PLT Komesioner di antarannya adalah; James F. Sundah, Danan Purnomo, Yurod Saleh, SH. MH., Adi Adrian, Erni Widhyastari, Imam Haryanto, Ebiet G Ade, Rd. M. Samsudin Dajat Hardjakusumah, Rapin Mudiardjo.

06
29 Januari 2019

Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2019 Menteri Hukum dan HAM RI Bapak Prof. Yasonna H Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. melantik dan mengambil sumpah komisioner LMKN periode 2019-2024.

Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Periode 2019 - 2024

Brigjen Pol (P) Yurod Saleh, SH. MH.

Ketua LMKN

Ir. James Freddy Sundah
Ir. James Freddy Sundah

Komisioner Bidang Hubungan Antara Lembaga dan Hubungan Masyarakat.

Marulam J. Hutauruk, S.H.
Marulam J. Hutauruk, S.H.

Komisioner Bidang Hukum dan Litigasi

Ebiet G. Ade
Ebiet G. Ade

Komisioner Bidang Teknologi Informasi dan Database Musik

Adi Adrian
Adi Adrian

Komisioner Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi

Rapin Mudiardjo Kawiradji
Rapin Mudiardjo Kawiradji

Komisioner Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat

Rien Uthami Dewi, S.H.
Rien Uthami Dewi, S.H.

Komisioner Bidang Hukum dan Litigasi

Irfan Aulia S.Kom
Irfan Aulia S.Kom

Komisioner Bidang Teknologi Informasi dan Database Musik

Yessy Kurniawan, S.T.
Yessy Kurniawan, S.T.

Komisioner Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi