JAKARTA – Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Suyud Margono, menegaskan perlunya pemerintah bersama LMKN, segera membangun regulasi yang jelas terkait skema, tarif, serta mekanisme mediasi royalti lagu dan/atau musik pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Regulasi tersebut dinil...
JAKARTA – Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Suyud Margono, menegaskan LMKN akan berkoordinasi dengan pemerintah, untuk segera membangun regulasi yang jelas terkait skema, tarif, serta mekanisme mediasi royalti lagu dan/atau musik pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Regulasi...
JAKARTA – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI), menerbitkan Surat Edaran Nomor HKI-92.KI.01.04 Tahun 2025, tentang kewajiban pembayaran royalti, atas pemanfaatan lagu dan/atau musik bagi pengguna layanan publik yang bersifat komersi...
JAKARTA – Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menegaskan, pengurusan lisensi penggunaan lagu dan/atau musik, hanya dilakukan melalui website resmi LMKN. Penegasan ini disampaikan untuk mencegah praktik perantara tidak resmi, yang berpotensi merugikan pengguna musik maupun pemilik hak ci...
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) Nomor: 007/BA-RAPAT TIM VERIFIKASI/LMKN-RAI/XII/2025 Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN menyampaikan bahwa pada hari Senin, 8 Desember 2025, telah dilaksanakan Rapat Tim Verifikasi bertempat di Ruang Rapat LMKN, Gedung Puri Matari 1 Lantai UG, Jakart...