logo
blog
* Dewan Pembina LMK KCI, Viva Yoga dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas | Foto: Kemenkum

Dewan Pembina LMK KCI Viva Yoga Bertemu Menkum, Tawarkan Sistem Digitalisasi untuk Atasi Persoalan Royalti Musik

Bagikan: X Twitter

JAKARTA - Dewan Pembina Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Karya Cipta Indonesia (KCI), Viva Yoga, melakukan audiensi dengan Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, di kantor Kementerian Hukum (Kemenkum), Jakarta, Senin, 16 November 2026. Pertemuan tersebut membahas upaya pembenahan tata kelola royalti musik, khususnya perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dan pemilik hak terkait.

Dalam audiensi tersebut, Viva Yoga menegaskan kesiapan KCI untuk bersinergi dengan pemerintah, untuk menyosialisasikan berbagai kebijakan dan visi pemerintah terkait tata kelola industri musik Indonesia.

Ia mengungkapkan, sejak awal pendiriannya, KCI mendapat dukungan dari pemerintah. Karena itu, KCI berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam menciptakan sistem pengelolaan royalti yang lebih baik.

“Untuk itu, KCI siap bersinergi menyosialisasikan kebijakan dan visi pemerintah dalam tata kelola musik Indonesia,” kata Viva Yoga yang juga Wakil Menteri Transmigrasi.

Salah satu isu utama yang menjadi pembahasan, adalah tantangan dalam pengelolaan dan pendistribusian royalti pencipta lagu serta hak terkait. Menurut Viva Yoga, pernyataan Menteri Hukum mengenai prinsip No Data No Royalty merupakan komitmen pemerintah untuk membangun tata kelola royalti musik yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Menjawab tantangan tersebut, KCI menawarkan konsep digitalisasi analog, yakni sebuah sistem berbasis teknologi yang dirancang untuk mendeteksi, menghimpun, mencatat, hingga mendistribusikan royalti berdasarkan data penggunaan lagu secara aktual.

Viva Yoga menjelaskan, sistem tersebut diharapkan mampu menghilangkan berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam proses penghitungan royalti yang masih melibatkan tenaga manusia.

“Jika sebelumnya penghitungan royalti menggunakan tenaga manusia, sehingga ada kemungkinan muncul perselisihan maupun moral hazard, maka dengan sistem yang ditawarkan KCI hal tersebut dapat diminimalkan. Di sinilah pentingnya digitalisasi analog,” tuturnya.

Ia menerangkan, perangkat pencatat dalam sistem tersebut akan bekerja secara otomatis ketika mendeteksi sebuah lagu yang diputar atau dinyanyikan. Sistem kemudian merekam sejumlah informasi penting, mulai dari identitas penyanyi, waktu pemutaran, hingga lokasi lagu tersebut diperdengarkan.

Dengan mekanisme itu, setiap penggunaan lagu akan memiliki rekam data yang dapat menjadi dasar dalam penghitungan dan pendistribusian royalti.

“Ketika perangkat menangkap suatu lagu, sistem langsung bekerja dan mendata siapa penyanyinya, kapan lagu diputar, serta di mana lagu itu diputar atau dinyanyikan. Ketika data masuk, otomatis royalti akan mengikutinya,” jelas Viva Yoga.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa transparansi menjadi salah satu keunggulan utama sistem tersebut. Data penggunaan lagu yang telah terekam nantinya dapat diakses oleh para pencipta lagu sehingga mereka memiliki informasi yang jelas mengenai penggunaan karya mereka.

“Data yang masuk dalam sistem pencatat bisa diakses oleh para pencipta lagu agar transparan,” katanya.

Menurut Viva Yoga, digitalisasi bukan sekadar modernisasi sistem pencatatan, melainkan bagian dari upaya menjawab persoalan mendasar dalam tata kelola royalti musik nasional. Melalui sistem berbasis data, proses penghitungan royalti diharapkan menjadi lebih objektif, rasional, terukur, kredibel, dan terbebas dari intervensi manusia.

Ia mengakui, pengelolaan royalti musik di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala yang perlu segera diperbaiki. Oleh karena itu, KCI berharap konsep yang ditawarkan dapat menjadi salah satu solusi konkret bagi pemerintah.

Bahkan, Viva Yoga menyatakan kesiapan KCI untuk menyerahkan sistem tersebut kepada negara, agar dapat dimanfaatkan bagi kepentingan nasional.

“Sistem ini kita hibahkan kepada negara untuk menjawab masalah No Data No Royalty,” paparnya.

Ia menambahkan, prinsip utama KCI adalah memperjuangkan hak royalti pencipta lagu dan pemilik hak terkait. Baginya, perjuangan mendapatkan royalti bukan hanya menyangkut persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hak para pencipta atas karya intelektualnya.

“Memperjuangkan royalti merupakan bagian dari memperjuangkan hak asasi manusia. Kita ingin memberikan yang terbaik buat para pencipta lagu dan pemilik hak terkait agar mendapatkan royalti sesuai dengan haknya,” tegas Viva Yoga.

Audiensi KCI dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, juga dihadiri Dirjen KI, Hermansyah Siregar, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Agung Damarsasongko, Ketua LMKN Pencipta Andi Mulhanan Tombolotutu, Ketua LMKN Pemilik Hak Terkait Marcell Siahaan, Komisioner LMKN Suyud Margono, Ahmad Ali Fahmi dan M. Noor Korompot. (*)

(HUMAS)