KENDARI - Minimnya kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran royalti musik di Kota Kendari menjadi perhatian Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Dari sekitar 491 coffee shop yang tersebar di ibu kota Sulawesi Tenggara (Sultra), nyaris tidak ada yang tercatat menyetorkan royalti atas pemanfaatan lagu dan musik untuk kepentingan komersial.
Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Pemilik Hak Terkait, Marcell Siahaan, menyoroti masalah tersebut saat menjadi narasumber utama di acara Diseminasi Mekanisme Tata Kelola Royalti Lagu dan Musik, Sosialisasi Pencatatan Hak Cipta Lagu Gratis, serta Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Phinisi Ballroom Hotel Claro Kendari, Selasa, 10 November 2026.
Marcell menilai, menjamurnya bisnis coffee shop di Kendari, seharusnya menjadi potensi besar bagi penerimaan royalti musik yang selama ini belum tergarap secara optimal. Terlebih, musik telah menjadi bagian penting dalam membangun suasana dan pengalaman pelanggan di berbagai tempat usaha.
“Kami melihat potensi yang sangat besar dari sektor coffee shop di Kendari. Dari sekitar 491 coffee shop yang ada, seharusnya pemanfaatan musik secara komersial juga diikuti dengan pemenuhan kewajiban pembayaran royalti. Musik yang diputar di tempat usaha bukan sekadar hiburan, tetapi merupakan karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan hak bagi penciptanya,” kata Marcell.
Ia menegaskan, pembayaran royalti bukan dimaksudkan untuk memberatkan pelaku usaha. Sebaliknya, kewajiban tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap karya para pencipta lagu, musisi, produser fonogram, dan pelaku pertunjukan yang karyanya dimanfaatkan untuk kepentingan komersial.
“Prinsipnya, ketika sebuah karya musik digunakan untuk mendukung kegiatan bisnis dan memberikan nilai tambah bagi usaha, maka ada hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait yang harus dipenuhi. Kami ingin membangun ekosistem yang saling menghargai, sehingga pelaku usaha tetap bisa berkembang dan para pencipta musik juga mendapatkan haknya,” tegasnya.
Berdasarkan data LMKN tahun 2025, dari 13 sektor utama pengguna musik komersial di Sulawesi Tenggara, hanya empat sektor yang tercatat rutin memberikan kontribusi royalti. Keempat sektor tersebut yakni karaoke sebesar Rp399 juta, pertokoan Rp35 juta, hotel dan fasilitas hotel Rp18 juta, serta bioskop sekitar Rp7,2 juta.
Dengan demikian, total penerimaan royalti dari 13 sektor utama di Sultra mencapai Rp459,8 juta sepanjang 2025. Sementara sembilan sektor lainnya masih nihil kontribusi, termasuk restoran, kafe, dan klub malam.
Menurut Marcell, kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi pengelolaan royalti musik. Sebab, penggunaan lagu dan musik di ruang usaha untuk menunjang aktivitas bisnis memiliki konsekuensi hukum dan ekonomi.
Kewajiban tersebut telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Regulasi ini mengatur kewajiban pembayaran royalti bagi pihak yang memanfaatkan lagu dan musik secara komersial, termasuk coffee shop, restoran, hotel, pusat perbelanjaan, karaoke, dan tempat usaha lainnya.
Untuk mempermudah pelaku usaha memenuhi kewajibannya, LMKN juga memperkenalkan sistem digital Inspiration. Layanan ini dirancang untuk menyederhanakan proses administrasi lisensi dan pembayaran royalti melalui penggunaan satu akun. Sistem tersebut disebut mampu meningkatkan kepatuhan lisensi hingga 95 persen.
Adapun skema pembagian royalti menetapkan 8 persen untuk biaya pengelolaan, sedangkan 92 persen dialokasikan kepada pemegang hak. Rinciannya, 46 persen untuk pencipta, 23 persen untuk produser fonogram, dan 23 persen untuk pelaku pertunjukan.
Secara nasional, LMKN mencatat lebih dari 6.000 pelaku usaha dari 13 sektor telah berkontribusi membayar royalti. Total penerimaan royalti nasional sepanjang 2025 hampir mencapai Rp170 miliar.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sultra, Andi Basmal, menegaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan bagian penting dalam memberikan kepastian hukum, sekaligus penghargaan terhadap kreativitas para pencipta lagu dan musisi.
Ia mengatakan, pemahaman mengenai tata kelola royalti harus terus ditingkatkan, tidak hanya di kalangan pencipta dan pelaku industri musik, tetapi juga masyarakat sebagai pengguna karya musik.
“Setiap karya musik memiliki nilai ekonomi dan melekat hak penciptanya. Karena itu, kita perlu membangun kesadaran bersama untuk menghargai karya intelektual, memahami mekanisme pembayaran royalti, serta mendorong pencatatan hak cipta sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pencipta,” ujar Andi Basmal.
Acara tersebut juga menghadirkan Ricky Mubaroq dan Rikson Sitorus, Analis Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia. Peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pencipta lagu, musisi, pelaku industri musik, pelaku usaha, akademisi, komunitas, hingga aparat penegak hukum.
Andi Basmal berharap, melalui diseminasi tersebut, masyarakat dan pelaku usaha semakin memahami hak serta kewajibannya dalam memanfaatkan karya cipta. Dengan begitu, penggunaan musik untuk kepentingan komersial dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kanwil Kemenkum juga berkomitmen memperluas edukasi dan sosialisasi kekayaan intelektual, guna membangun ekosistem musik yang sehat, transparan, dan berkeadilan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Sulawesi Tenggara. (*)
(Humas)