logo
blog
* Ketua LMKN Pencipta, Andi Mulhanan Tombolotutu | Foto: Humas LMKN

Dulu Biaya Operasional LMKN 20 Persen, Sekarang Maksimal 8 Persen

Bagikan: X Twitter

JAKARTA - Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Pencipta, Andi Mulhanan Tombolotutu, menegaskan, pemerintah memperketat batas penggunaan dana operasional dalam pengelolaan royalti musik. Melalui Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 27 Tahun 2025, biaya operasional LMKN kini dibatasi maksimal 8 persen dari total royalti yang dihimpun setiap tahun.

Menurut Mulhanan, ketentuan tersebut perlu dipahami secara utuh, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai besaran biaya operasional LMKN. Angka 8 persen dalam aturan terbaru bukan berarti terjadi kenaikan dari alokasi 2 persen yang selama ini dikenal sebagai biaya operasional LMKN.

“Angka 8 persen dalam Permenkum Nomor 27 Tahun 2025, merupakan batas maksimal keseluruhan biaya operasional LMKN. Jadi, angka tersebut tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan alokasi 2 persen yang sebelumnya diperuntukkan bagi LMKN,” kata Andi Mulhanan.

Ketentuan tersebut mengubah skema pembiayaan operasional yang sebelumnya diatur dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022. Dalam regulasi lama, batas maksimal biaya operasional pengelolaan royalti mencapai 20 persen dari total royalti yang dihimpun.

Menurut Mulhanan, alokasi 20 persen dalam aturan lama (Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022) itu, terbagi menjadi tiga bagian, yakni 2 persen untuk LMKN, 8 persen untuk Pelaksana Harian (PH), dan 10 persen untuk Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Pelaksana Harian merupakan tim yang bertugas melakukan penghimpunan royalti atau collection atas nama LMKN. Anggotanya berasal dari unsur LMK Pencipta, Pelaku Pertunjukan, dan Produser Fonogram. Dana sebesar 8 persen dialokasikan untuk mendukung kegiatan operasional penghimpunan royalti tersebut.

Mulhanan menilai, perubahan regulasi ini menunjukkan adanya penyesuaian dalam tata kelola pembiayaan operasional pengelolaan royalti.

“Jika sebelumnya batas maksimal biaya operasional dalam keseluruhan skema mencapai 20 persen, sekarang melalui regulasi terbaru (Permenkum Nomor 27 Tahun 2025) dibatasi maksimal 8 persen. Dengan demikian, porsi royalti yang dapat didistribusikan kepada para pemilik hak menjadi lebih besar,” jelas Mulhanan.

Dalam Pasal 29 Permenkum Nomor 27 Tahun 2025, pemerintah menetapkan batas maksimal biaya operasional LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait sebesar 8 persen dari total royalti yang dihimpun setiap tahun.

Batas tersebut mencakup berbagai kebutuhan operasional, mulai dari kegiatan operasional lembaga, gaji komisioner, fasilitasi Tim Pengawas, hingga kebutuhan sekretariat dan perwakilan LMKN di daerah.

Dengan ketentuan baru ini, angka 8 persen tidak bisa disamakan dengan alokasi 2 persen untuk LMKN dalam aturan sebelumnya. Sebab, ketentuan terbaru telah menggabungkan berbagai komponen kebutuhan operasional dalam satu batas maksimal penggunaan dana.

Selain membatasi persentase penggunaan dana, Permenkum Nomor 27 Tahun 2025 juga mensyaratkan, agar penggunaan biaya operasional didasarkan pada rencana anggaran tahunan. Rencana tersebut harus mendapatkan persetujuan bersama dalam rapat pleno LMKN dan LMK.

Mulhanan menambahkan, mekanisme tersebut penting untuk memastikan penggunaan dana operasional memiliki dasar perencanaan dan persetujuan yang jelas.

“Penggunaan dana operasional harus dilakukan secara terencana dan berdasarkan persetujuan bersama. Ini menjadi penting agar pengelolaan royalti berjalan transparan, akuntabel, dan tetap mengutamakan kepentingan para pencipta serta pemilik hak terkait,” tuturnya.  (*)

(HUMAS)